Musrenbang RKPD Barito Utara Resmi 2027 Dimulai

Keterangan Foto:
MUSRENBANG – Bupati Barito Utara H Shalahuddin dan Wakil Bupati Felix Sonadie melakukan poto bersama usai pembukaan Musrenbang RKPD 2027, Kamis (05/03/2026) di Gedung Balai Antang Muara Teweh

MUARA TEWEH, BBN – Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Barito Utara 2027 resmi dimulai. Hal ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Musrenbang RKPD 2027 tersebut dibuka langsung oleh Bupati Barito Utara H Shalahuddin yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barut, Kamis (05/03/2026) di Geduang Balai Antang Muara Teweh.

Menurutnya, Forum ini adalah ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menyinergikan prioritas pembangunan pusat dan daerah. Dimana RKPD tahun 2027 menjadi dokumen perencanaan tahunan yang sangat krusial, karena akan menjadi pijakan dalam penyusunan KUA-PPAS serta APBD tahun anggaran 2027.

Oleh karena itu, Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi merupakan forum strategis untuk merumuskan program dan kegiatan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Utara.

“Dalam menyusun RKPD tahun 2027, kita tentu tidak bisa lepas dari evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai keberhasilan telah kita raih bersama, baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan, mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Namun lanjut dia, masih terdapat tantangan yang harus kita jawab bersama, seperti pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas SDM, penguatan daya saing ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, melalui Musrenbang RKPD tahun 2027 ini, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk benar-benar fokus pada prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program yang kita rancang harus berbasis pada kebutuhan riil di lapangan, terukur, realistis dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

“Saya sangat memahami bahwa masyarakat di kecamatan, desa, dan kelurahan memiliki harapan besar terhadap pembangunan. Mereka ingin jalan mulus, jembatan kokoh, sekolah layak, puskesmas terjangkau, dan lapangan kerja tersedia. Hari ini, di forum ini, kita sedang merajut harapan itu menjadi rencana yang nyata,” pintanya.(ags)